Indonesia dan Bahan Galian Nuklir

Indonesia dan Bahan Galian Nuklir - Peresmian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2022 seolah menjadi lampu hijau untuk pertambangan bahan galian nuklir di Indonesia. Akibatnya, Indonesia sukses menjadi primadona bagi sejumlah investor luar negeri yang ingin terlibat dalam penggarapan proyek nuklir di Indonesia.

Respon Negara Lain

Tidak sedikit pihak yang telah mengutarakan minatnya untuk terlibat dalam penggarapan proyek nuklir di Indonesia, seperti ajakan kerjasama dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam pertemuan beliau dengan Presiden Joko Widodo di Kremlin, Moskow, Rusia menawarkan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dan smart city untuk diaplikasikan di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Apa itu Bahan Galian Nuklir?

Bahan galian nuklir di definisikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan bahan bakar nuklir. Indonesia sendiri memiliki harta karun bahan baku galian nuklir berupa uranium dan thorium.

Menurut catatan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) pada 2020, Indonesia menyimpan 81.090 ton uranium dan 140.411 thorium yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sebagai referensi, berdasarkan data dari World Nuclear Association pada 2019, cadangan uranium dunia diketahui mencapai angka 6,14 juta ton dengan produksi mencapai 54,7 ribu ton.

Bagaimana Potensinya?

Uranium dan thorium, sebagai komoditas bahan galian nuklir yang melimpah di Indonesia, memiliki beberapa perbedaan. Dalam pemanfaatannya, thorium dianggap lebih unggul, mengingat jumlah cadangan yang lebih banyak dari cadangan uranium di Indonesia, bahkan mencapai angka 4 kali lipat, serta lebih ramah lingkungan.

Tak jarang, energi thorium digadang-gadang sebagai pembangkit revolusi energi. Hal ini dikarenakan thorium dapat dikatakan sebagai sumber energi yang bersih, dengan limbah yang tergolong sangat kecil, tidak dapat digunakan sebagai senjata, tidak menghasilkan emisi, serta murah karena densitas energinya yang tinggi.

Apa Kendala Yang Dialami?

Sayangnya, perkembangan pertambangan bahan galian nuklir di Indonesia tidak bisa dikatakan mulus. Hal in disebabkan oleh adanya beberapa faktor kendala yang muncul, seperti kendala biaya, lingkungan sosial, dan keselamatan kerja.

Biaya investasi untuk pertambangan bahan galian nuklir dan PLTN yang berperan dalam tahap pemanfaatannya, tidak bisa dikatakan murah. Selain mahal, karakteristik radioaktif dari bahan galian nuklir juga memicu kekhawatiran akan resiko terhadap pekerja, masyarakat sekitar, serta lingkungan hidup. Limbah radioaktif, dapat menjadi bahan beracun yang tahan dalam waktu lama dan menjadi ancaman kesehatan.

Bagaimana Langkah Pemerintah?

Menindaklanjuti kendala dan kekhawatiran terkait faktor lingkungan dan keselamatan kerja, Pemerintah sedang berusaha menyesuaikan regulasi dalam negeri dengan aturan dari Badan Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA).

Upaya proteksi terhadap risiko yang ada diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir.

Dari segi finansial, Kementrian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menyiapkan peta investasi untuk bahan galian nuklir di Indonesia. Peta tersebut dirancang untuk menarik minat investor. Tim Ahli Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Anggawira, juga mengungkapkan bahwa Pemerintah akan menawarkan insentif seperti kombinasi carbon credit, tax holiday, ataupun tax allowance, kepada pengusaha tambang bahan galian nuklir. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan investasi yang kompetitif.

Harapannya, langkah-langkah tersebut dapat membantu mengakselerasi pemanfaatan dan pertumbuhan industri pertambangan bahan galian nuklir di Indonesia.

Bagikan Artikel ini